- Di daerah terpencil dan pedalaman, akses ibu hamil ke fasilitas kesehatan masih terbatas. Kebijakan yang mendorong layanan kesehatan ke wilayah terisolasi belum sepenuhnya efektif karena kendala infrastruktur dan transportasi. Selain itu, sistem rujukan berjenjang sering kali terkendala dalam penanganan kasus ibu hamil dengan risiko tinggi. Keterlambatan rujukan atau kapasitas rumah sakit yang terbatas menjadi masalah besar yang membutuhkan perhatian lebih dalam kebijakan rujukan kesehatan ibu. Apa peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terkait penurunan AKI? Apakah ada tantangan spesifik di tingkat lokal? Seberapa efektif kebijakan tentang sistem rujukan berjenjang dalam menangani kasus-kasus ibu hamil risiko tinggi?
- Program penurunan AKI sering kali tidak merata di seluruh wilayah Indonesia karena alokasi dana yang tidak cukup di daerah terpencil. Padahal, kebutuhan di daerah-daerah ini sangat mendesak, terutama untuk pengadaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Apakah alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah melalui APBN atau APBD untuk program penurunan AKI sudah mencukupi? Jika tidak, bagaimana strategi untuk meningkatkan pendanaan?
- Ketidakmerataan distribusi dokter spesialis kandungan, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya di Indonesia menjadi masalah serius. Daerah terpencil sering kekurangan tenaga medis terlatih, sehingga ibu hamil berisiko tidak mendapatkan penanganan yang tepat waktu. Tingkat turnover yang tinggi di kalangan tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, mempengaruhi kontinuitas layanan. Hal ini disebabkan oleh beban kerja yang tinggi dan kesejahteraan yang kurang terjamin, sehingga sulit mempertahankan tenaga kesehatan yang berkualitas. Apakah distribusi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis kandungan dan bidan, sudah merata di seluruh wilayah Indonesia? Jika tidak, bagaimana kebijakan untuk mengatasi kekurangan SDM di daerah terpencil? Bagaimana kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter umum, dalam menangani komplikasi kehamilan berisiko tinggi?
- Banyak wilayah di Indonesia yang masih belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga implementasi sistem informasi kesehatan, seperti Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) menjadi sulit. Internet dan jaringan komunikasi yang terbatas membuat pengelolaan data sulit dilakukan secara real-time. Bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi informasi di seluruh fasilitas kesehatan untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan ibu, terutama di daerah terpencil?
Situasi Kematian Ibu
World Health Organization (WHO) mendefinisikan kematian ibu sebagai kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.
Secara nasional Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia telah menurun dari 305 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup (Survei Penduduk Antar Sensus/SUPAS, 2015) menjadi 189 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup (Long Form Sensus Penduduk, 2020). Jika dilihat berdasarkan periode sensus/survei, penurunan AKI di Indonesia cukup signifikan. AKI di Indonesia menurut Sensus Penduduk 2010 sebesar 346 per 100.000 Kelahiran Hidup dan turun menjadi dan 305 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil SUPAS 2015, dan kembali turun signifikan menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Â Selengkapnya KLIK DISINI
Pencapaian tersebut harus tetap dipertahankan, bahkan didorong menjadi lebih baik lagi untuk mencapai target RPJMN di Tahun 2024 yaitu 183 Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan AKI maksimal 70 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup di Tahun 2030. Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) tanggal 26 Januari 2024 tiga penyebab teratas kematian ibu adalah komplikasi non obstetrik (35,2%), hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas (26,1%), perdarahan obstetric (17,6%), dengan tempat/lokasi kematian tertingginya adalah di Rumah Sakit (91,2%). Selengkapnya KLIK DISINI
Meskipun secara nasional AKI telah menunjukkan tren penurunan yang signifikan dan optimis dapat mencapai target RPJMN di tahun 2024, namun jika dilihat di level provinsi masih terdapat disparitas AKI yang cukup tinggi antar wilayah terutama antara wilayah barat dan timur. AKI terendah berada di provinsi DKI Jakarta sebesar 48 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan yang tertinggi berada di Provinsi Papua sebesar 565 per 100.000 Kelahiran Hidup. Ketimpangan AKI ini merupakan sebuah refleksi dari kemampuan daerah yang tidak merata dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, utamanya kesehatan ibu. Sehingga diperlukan upaya bersama baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan strategi pembangunan di bidang kesehatan yang disesuaikan dengan konteks kewilayahan. Selengkapnya KLIK DISINI
Berdasarkan data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023, jumlah kematian ibu yang tercatat di sistem pencatatan program Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan dari tahun 2019-2021 cenderung meningkat, sedangkan dari tahun 2021-2023 jumlah kematian ibu jumlahnya berfluktuasi. Berikut merupakan jumlah kematian ibu menurut provinsi, selengkapnya KLIK DISINI
Peta jumlah kematian ibu di Indonesia berdasarkan kabupaten/kota Klik DISINI