Kembali ke Gambar Rumah

Untuk mendukung kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), pemerintah Indonesia memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang berasal dari sektor publik, swasta, dan kemitraan internasional. Berikut beberapa sumber pendanaan yang penting dalam kegiatan penurunan AKI:


1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kementerian Kesehatan: Sebagian besar program penurunan AKI didanai oleh Kementerian Kesehatan melalui APBN. Anggaran ini digunakan untuk menjalankan program-program kesehatan ibu, peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, pelatihan tenaga medis, serta pengadaan sarana dan prasarana untuk layanan kesehatan ibu.

Dana Alokasi Khusus (DAK): Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk sektor kesehatan, yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program penurunan AKI di wilayah masing-masing. DAK ini khususnya difokuskan untuk mendanai pembangunan infrastruktur kesehatan dan pengadaan alat-alat medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan rumah sakit.


2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembiayaan Daerah: Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) juga mengalokasikan APBD untuk program penurunan AKI. Pendanaan dari APBD digunakan untuk mendukung layanan kesehatan ibu di Puskesmas, program kesehatan komunitas, serta kegiatan promosi kesehatan yang fokus pada pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan. Beberapa daerah juga mengembangkan program khusus untuk menurunkan AKI, seperti peningkatan kapasitas bidan desa yang didanai melalui APBD.

Selengkapnya KLIK DISINI


3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk layanan kesehatan ibu di bawah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan menanggung biaya persalinan normal, operasi caesar, pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC), serta perawatan pasca-persalinan. Ini memastikan bahwa ibu dari berbagai kalangan, termasuk yang kurang mampu, mendapatkan akses layanan yang layak tanpa perlu membayar langsung. Selain itu, pendanaan BPJS juga mencakup layanan rujukan berjenjang untuk ibu hamil yang membutuhkan penanganan di rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap.

Selengkapnya KLIK DISINI


4. Dana Desa

Sejak 2015 melalui Dana Desa, pemerintah mendorong alokasi dana untuk mendukung program kesehatan di tingkat desa, termasuk upaya penurunan AKI. Dana Desa digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, mendukung kader kesehatan, serta mendanai program edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan keluarganya.

Selengkapnya KLIK DISINI


5. Pendanaan dari Lembaga Donor Internasional

Sejumlah organisasi internasional seperti United Nations Population Fund (UNFPA), World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), dan USAID telah lama mendukung program penurunan AKI di Indonesia. Mereka menyediakan pendanaan, pelatihan, dan dukungan teknis untuk program-program kesehatan ibu dan anak.


6. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Banyak perusahaan swasta di Indonesia yang berkontribusi dalam upaya penurunan AKI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Mereka menyediakan pendanaan untuk kegiatan kesehatan, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan, pelatihan bagi tenaga medis, dan kampanye kesehatan di tingkat masyarakat. Selain itu, berbagai LSM, baik lokal maupun internasional, memberikan dukungan pendanaan serta pelatihan dalam rangka penurunan AKI. Contoh program yang didukung oleh NGO termasuk pelatihan bidan, peningkatan layanan kesehatan komunitas, pengadaan ambulans desa dan kampanye kesadaran tentang pentingnya perawatan antenatal.

Selengkapnya KLIK DISINI


Penurunan AKI di Indonesia didukung oleh berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, APBD, BPJS Kesehatan, hingga kemitraan dengan donor internasional, sektor swasta, dan LSM. Pendekatan ini mencakup pembiayaan langsung untuk layanan kesehatan ibu, peningkatan infrastruktur dan kapasitas tenaga medis, serta program-program pemberdayaan masyarakat. Kombinasi sumber-sumber pendanaan ini memungkinkan pelaksanaan program kesehatan ibu secara lebih holistik dan berkelanjutan